Ditulis oleh: Nur Aini, Mahasiswi STAI An Nadwah Kuala Tungkal

Bendahara Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanjung Jabung Barat

Money Politic Seperti Menjadi Budaya Dimasyarakat Desa

Gerakanmahasiswa.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)  merupakan wujud dari kemandirian Desa dalam mengatur, mengelola dan mengurus sendiri yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Kompetisi pemilihan Pilkades upaya yang dilakukan kandidat didalam mempengaruhi pemilih yang berupa gagasan atau visi misi nya untuk jangka panjang.

Namun, seringkali aktualisasi visi-misi dalam meyakinkan masyarakat sebagai hak suara terkadang menyimpang dari seharusnya, dengan istilah money politic (politik uang).

Politik uang, merupakan upaya yang dilakukan oleh oknum dengan memberi uang kepada pemilih untuk mempengaruhinya. dengan kata lain, jual beli suara.

Hal yang dilakukan itu, seakan akan sudah menjadi budaya dalam lapisan masyarakat, menuju momentum-momentum pesta demokrasi yang akan diselenggarakan ini.

Padahal, kitab undang-undang hukum pidana Pasal 149 ayat 1 dan 2 telah menjadi acuan didalam melakukan pelaksanaan Pilkades agar tidak terjadi politik uang.

Lebih dari itu, sebagai bagian dari masyarakat melihat realitas seperti ini, agar kita dapat menjadi pemilih cerdas dan tidak terpengaruh oleh oknum yang mengarahkan kepada politik uang dengan janji yang tidak masuk akal untuk pembangunan Desa kedepannya.

Hanya karena uang Seratus Ribu, kita salah memilih pemimpin yang akan berdampak kepada pembangunan Desa selama Enam Tahun.

Dana Desa 1 Miliyar Kemana dan untuk apa?

Menurut Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 40% kemudian Ketahanan Pangan 20% dan Covid 19 sebesar 8%. Berarti, sekitar 68% pembangunan Desa yang telah ditetapkan.

Kemudian, sekitar 32% anggaaran untuk pembangunan Desa, dan kades memiliki hak sepenuhnya untuk mengelola untuk setiap tahunnya.

Pertanyaannya, apakah ada kandidat kades yang membuat program kerja untuk pembangunan tersebut di Desa kita ?

Itu yang akan terjawab melalui visi-misi para kandidat dalam mewujudkan pembangunan di Desa untuk kurang lebih selama Enam Tahun kedepannya, agar kita semua jangan sampai salah menentukan pilihan apalagi karena politik uang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *