Gerakanmahasiswa.com – Beredarnya informasi terkait Kenaikan Tujangan rumah Dinas DPRD Tanjab Barat yang d!duga menabrak aturan PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Perda Nomor 4 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Menanggapi hal itu, selaku Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjab Barat Iskandar Hafiz Akbar sangat menyayangkan keputusan tersebur bisa terealisasi karena tindakan yang d!lakukan ini menjadikan nilai yang buruk sebagai orang yang menjadi wakil rakyat. Sabtu, 30/07/22.

“sebagai wakil rakyat, sangatlah fatal hukum yang ada itu d!langgar jelas – jelas Negara kita adalah Negara hukum”. Jelasnya.

Iskandar menambahkan, kenaikan tunjangan yang telah dinikmati oleh DPRD sebagai pertanda bahwa tidak ada kepeduliannya sebagai Dewan kepada masyarakat.

“Atas nama masyarakat, sikap DPRD yang diam – diam menikmati kenaikan Tunjangan dengan menabrak sejumlah Aturan, apa lagi saat ini kita tau, di tengah situasi sulit, rakyat d!hadapkan dengan banyak masalah ekonomi
Misalnya, Bidang pertanian misal komoditi harga jual sangat tidak berpihak kepada rakyat”, katanya.

“Sebaliknya mereka justru berboyong menggunakan uang rakyat untuk kepentingannya” sambungnya.

Iskandar kembali menegaskan terkait fenomena tersebut yang terletak bukan mengenai jumlah tetapi terletak kepada mekanisme penganggaran karena d!duga telah menabrak sejumlah aturan. (St)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *