Gerakanmahasiswa.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Inhil (AMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (25/5/2022). Demonstrasi tersebut dilakukan karena ada dugaan bahwa hampir seluruh Kades se Inhil melakukan “liburan” ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Diketahui bahwa sebanyak 176 Kepala Desa di Inhil serentak melakukan Studi Banding ke Lombok NTB, dengan menghabiskan anggaran mencapai 2 Miliyar.

Unjuk rasa kelompok mahasiswa itu disambut oleh beberapa anggota DPRD, terlihat Edi Gunawan (Wakil Ketua I DPRD), H. Maryianto, dan Samino (Ketua Fraksi PDIP). Selain dari unsur legislatif juga terlihat hadir pihak eksekutif, yaitu Sekretaris DPMD Kab. Inhil.

Aliansi Mahasiswa Inhil menyesalkan kegiatan yang terkesan hanya liburan Kepala Desa se Inhil ke Lombok (NTB) itu. Rio Febriansyah selaku Koordinator Lapangan aksi mengatakan, agenda Studi Banding itu tidak jelas arahnya.

apalagi saat ini pembangunan di Inhil masih banyak yang menjadi problem serius,” ucap Rio, yang juga merupakan Kader GMNI Kab. Inhil.

Pria yang akrab disapa Bung Rio itu juga mengutuk keras pihak-pihak terkait yang sengaja mengatur liburan bersama Kepala Desa se Inhil dengan dalih studi banding.

Setalah menyampaikan aspirasi di lapangan Kantor DPRD Inhil, seluruh demonstran berdiskui di salah satu ruangan yang ada di DPRD. Hal-hal yang dibahas adalah terkait pandangan dan tuntutan mahasiswa.

Sekretaris DPMD menjelaskan bahwa keberangkatan Kepala Desa ke Lombok (NTB) itu menggunakan Anggaran APBDes, dan kebijakan anggaran tersebut langsung dari Kementerian Desa. Menurut pengakuannya, Sekretaris BPMD tidak mengetahui tentang rundown acara keberangkatan Kepala Desa se Inhil itu. Katanya, itu semua kebijakan dari BKAD.

Disisi lain, Wakil Ketua I DPRD Inhil, Edi Gunawan mengatakan bahwa DPRD tidak punya wewenang terhadap pengelolaan anggaran desa. Menanggapi hal itu Bung Rio menjelaskan kepada media, bahwa persoalan ini bukan hanya soal hukum positif dan kewenangan, tapi juga persoalan tanggungjawab moral pemimpin.

saya menduga ada kekuatan yang mengatur ini,” ucap Bung Rio.

Setelah berdiskusi panjang, akhirnya para mahasiswa meminta agar dilakukan penandatanganan atas tuntutan yang dibawa. Berikut isi tuntutan Aliansi Mahasiswa Inhil:

  1. Mendesak DPRD Inhil membentuk pansus untuk menyelidiki kemungkinan adanya “abuse of power” dalam studi banding Kepala Desa ke Lombok.
  2. Mendesak DPRD Inhil untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak terkait, dan memaparkan hasil Studi Banding Kades se Inhil ke Lombok dan di persentasikan di depan mahasiswa pada hari Senin 30 Mei 2022.

Setelah disampaikan, pihak mahasiswa dan DPRD Inhil membubuhkan tanda tangannya diatas kertas yang berisi tuntutan Aliansi Mahasiswa Inhil.

Setelah dikonfirmasi, apakah kelompok mahasiswa tersebut akan turun kembali melakukan demonstrasi pada 30/5/2022 untuk menindaklanjuti tuntutannya, Bung Rio menjawab “iya, sesuai putusan aliansi, kami turun lagi tanggal 30 ini,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *