konstitusi

Seorang kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) harus terus berupaya memahami 5 materi wajib (dasar minimal), salah satu materi wajib itu adalah materi Konstitusi HMI. Dalam tulisan kali ini akan dibahas mengenai pengertian, materi muatan, kedudukan, fungsi, tujuan, dan klasifikasi dari konstitusi secara umum, dan secara khusus konstitusi HMI.

Konstitusi merupakan istilah yang terdapat dalam ilmu hukum (ilmu tentang aturan), karena konstitusi itu sendiri merupakan hukum. Hanya saja, konstitusi lebih identik dengan negara (aturan dasar negara). Selain itu, istilah Undang-Undang Dasar (UUD) juga sangat dekat dengan konstitusi, karena sama-sama menjadi dasar negara.

Pengertian Konstitusi Ataupun UUD

Ada dua sudut pandangan ahli yang berbeda terkait konstitusi dan UUD. Ada yang memposisikan konstitusi sama dengan UUD, ada juga yang membedakan keduanya. Berikut pendapat beberapa ahli tentang pengertian konstitusi/UUD.

L.J. Van Apeldoorn

Membedakan istilah Konstitusi dan UUD. Menurutnya, konstitusi adalah peraturan dasar yang mencakup peraturan tertulis dan yang tidak tertulis. Sedangkan UUD adalah aturan dasar tertulis yang merupakan bagian dari konstitusi.

Sri Soemantri M

Sementara Sri Soemantri M, berpendapat bahwa konstitudi dan UUD memiliki arti yang sama sebagai dasar negara. Pengertian dari Sri Soemantri sama seperti yang berlaku di Indonesia, karena UUD 1945 Indonesia disebut sebagai konstitusi negara.

F. Lassalle

Selain Apeldoorn dan Soemantri, ada juga pendapat F. Lassalle. Ia membagi pengertian konstitusi dalam dua pengertian:

Pertama: Secara sosiologis atau politis, konstitusi merupakan sintesis (pertemuan) faktor-faktor kekuasaan yang nyata dalam masyarakat dan menggambarkan kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam negara. Kekuasaan-kekuasaan tersebut seperti parlemen, raja, kabinet, pressure groups, partai politik, dan lain-lain.

Kedua: Secara yuridis, konstitusi merupakan suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sistem atau sendi pemerintahan.

Kemudian, perlu juga diketahui pandangan James Bryce dan C.F Strong tentang arti Konstitusi.

James Bryce

Sederhananya ia berpendapat bahwa konstitusi merupakan kerangka negara yang diorganisasi melalui hukum yang menetapkan: 1) pengaturan pendirian lembaga yang permanen, 2) fungsi dari alat kelengkapan, 3) hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.

C.F Strong

Sementara C.F Strong menambahkan, bahwa pengertian konstitusi adalah: suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan: 1) Kekuasaan pemerintahan, 2) Hak-hak yang diperintah, 3) Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (termasuk tentang HAM).

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan, bahwa: Konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, UUD merupakan konstitusi yang tertulis, Konstitusi merupakan kumpulan kaidah/aturan yang membatasi kekuasaan para penguasa, Konstitusi merupakan dokumen tentang pembagian tugas sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik, Suatu deskripsi tentang lembaga-lembaga negara, dan Suatu deskripsi tentang HAM.

Materi Muatan Konstitusi

Mengenai materi muatan (isi) dari konstitusi/UUD, dapat kita ketahui dari pendapat Mr. J.G. Steenbeek dan Mirriam Budiardjo.

Menurut Mr. J.G. Steenbeek, pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu:

  • Adanya jaminan terhadap HAM dan warga negaranya;
  • Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan
  • Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Dengan demikian, apa yang ada di dalam konstitusi merupakan penjabaran dari ketiga hal pokok tersebut.

Sementara, Mirriam Budiardjo memberikan gambaran sedikit lebih luas mengenai materi muatan UUD, yang meliputi:

  • Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Prosedur penyelesaian sengketa oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya;
  • HAM;
  • Prosedur mengubah UUD; dan
  • Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.

Kedudukan, Fungsi, Dan Tujuan Konstitusi

Kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi beriringan dengan peralihan dari negara monarki/oligarki menuju negara demokrasi. Awalnya, kedudukan konstitusi hanya sebagai alat pemegang kekuasaan (raja) dan pemisah antara yang berkuasa dan yang dikuasai, lalu perlahan-lahan menjadi alat perjuangan rakyat untuk melawan bahkan merebut kekuasaan (demokrasi).

Secara fungsi, konstitusi memberikan batasan kekuasaan terhadap setiap lembaga politik yang meliputi: Pertama, pembatasan kekuasaan yang meliputi isi kekuasaannya. Kedua, pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut.

Seiring berjalannya negara, kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara.

Dari sisi tujuan, setiap konstitusi memiliki dua tujuan, yaitu:

  • Untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik; dan
  • Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka.

Untuk memahami konstitusi (secara umum), tidak bisa hanya sekedar menghafalkan pengertiannya saja. Selain itu, haruslah memahami sejarah lahirnya, materi muatannya, fungsinya dan tujuan dari konstitusi suatu negara. Karena, pada saat seseorang berbicara mengenai konstitusi, pada dasarnya ia berusaha mengetahui sistem pemerintahan/politik suatu negara. Dan hal itu secara umum tergambar dalam hukum dasar negara, mekanisme kerja lembaga negara, batasan-batasannya, jaminan HAM, dan HAM warga negara.

Materi Konstitusi HMI

Setelah menjelaskan tentang konstitusi pada umumnya, kita masuk pada konstitusi HMI. Dari penjelasan sebelumnya terlihat bahwa konstitusi yang dimaksud adalah konstitusi sebagai hukum dasar sebuah negara. Lalu bagaimana dengan konstitusi HMI?

Sederhananya konstitusi HMI sama dengan pengertian, materi muatan, kedudukan, dan fungsi konstitusi pada umumnya. Hanya saja, konstitusi HMI khusus sebagai dasar organisasi HMI, untuk anggota/kadernya, serta untuk sistem dan struktur organisasi di HMI. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dasar organisasi disebut sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Setidaknya ada beberapa poin penting dalam materi konstitusi HMI yang harus dipahami oleh kader, dengan pembahasan sebagai berikut:

Makna Mukadimah AD HMI

Ke-Islaman, Allah SWT menurunkan Islam sebagai agama yang Haq pada manusia, yang merupakan rahmatan lil alamin. Dan sesuai dengan fitrahnya manusia adalah “Khalifah fil Ardi”. Sesuai dengan Iradah Allah SWT, fitrah pada dasarnya adalah keseimbangan (balancing) antara dunia dan akrerat.

Ke-Indonesiaan, Indonesia merdeka adalah berkat rahmat Allah SWT, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Republi Indonesia, memuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.

Ke-Mahasiswaan, Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peranan dan tanggung jawabnya kepada umat manusia bertekad memberikan dharma bhaktinya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT. Meyakini bahwa tujuan tersebut dapat tercapai melalui usaha yang teratur, terencana, penuh kebijakan dan dengan taufiq dan hidayah Allah SWT, maka Mahasiswa Islam menghimpun diri dalam wadah HMI.

Alinea 1:

Islam ajaran yang haq dan sempurna (Ali Imron 19), Fitrah manusia yang Hanief/cenderung pada kebenaran (Al-Araf 172), Khalifah fil ardh (Al-Baqarah 30), Pengabdian diri (Az-Zariat 56).

Alinea 2:

Azas keseimbangan (Al-Qashash 77) Duniawi – Ukhrawi, Individu – Sosial, Iman – Ilmu Amal.

Alinea 3:

Kemerdekaan merupakan rahmat Allah SWT (At-Taubah 41, Al-Baqarah 105, Yunus25); Umat Islam wajib mengisi kemerdekaan (fungsi umat Islam) (Al-Anfal 61, Al-Jum’ah 10, Ar-Radu 11); Adil makmur.

Alinea 4:

Fungsi generasi muda Islam, dan Orientasi pengabdian kepada Allah SWT (Az-Zariat 56).

Makna HMI sebagai Organisasi berasaskan Islam

HMI adalah organisasi yang menghimpun mahasiswa yang (mengaku) beragama Islam   dimana secara individu dan organisatoris memiliki cirri-ciri keislaman, dan menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunah sebagai sumber norma, sumber nilai, sumber inspirasi dan sumber aspirasi di dalam setiap aktivitas dan dinamika organisasi.

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HMI

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga HMI merupakan konstitusi HMI, isinya memuat aturan-aturan pokok organisasi yang bersifat fundamental. Secara khusus masalah-masalah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut diurai dalam beberapa naskah, yaitu penjelasan dan pedoman-pedoman organisasi lainnya..Yang termasuk di dalam Anggaran Dasar.

BAB I
Nama,Waktu,dan Tempat

Pasal 1

Nama, Himpunan Mahasiswa Islam

Pasal 2

HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besar.

BAB II
A Z A S

Pasal 3

HMI berazaskan Islam.

BAB III
Tujuan, Usaha dan Sifat

Pasal 4

T u j u a n

Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata’ala.

Pasal 5

U s a h a

  • Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlaqul karimah.
  • Mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial dan budaya.
  • Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia.
  • Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan D!enul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  • Memperkuat Ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia.
  • Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
  • Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan huruf (a) s.d. (e) dan sesuai dengan azas, fungsi, dan peran organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 6

S i f a t

HMI bersifat independen.

BAB IV
STATUS FUNGSI DAN PERAN

Pasal 7

S t a t u s

HMI adalah organisasi mahasiswa.

Pasal 8

F u n g s i

HMI berfungsi sebagai organisasi kader.

Pasal 9

P e r a n

HMI berperan sebagai organisasi perjuangan.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 10

a) Yang dapat menjadi anggota HMI adalah Mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang ditetapkan oleh Pengurus HMI Cabang/Pengurus Besar HMI.

b) Anggota HMI terdiri dari: Anggota Muda, Anggota Biasa, dan Anggota Kehormatan.

c) Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban.

Masa keanggotaan HMI dihitung sejak kelulusan dari Latihan Kader I dan akan berakhir maksimum 5 (lima) tahun untuk program S0, 7 (tujuh) tahun untuk program S1, dan 9 (sembilan) tahun untuk program pasca sarjana. Perhitungan tahun antar program bukan d!buat akumulasi.

Anggota HMI dapat dipecat karena dua hal:

  • Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh HMI
  • Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi Yang bisa mencabut status keanggotaan HMI adalah Pengurus HMI Cabang dan Pengurus Besar HMI, dengan prosedur yang telah diatur secara khusus.

BAB VI
KEDAULATAN

Pasal 11

Kedaulatan berada di tangan anggota biasa yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan penjabarannya.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Kekuasaan

Kekuasaan dipegang oleh Kongres, Konferensi/Musyawarah Cabang dan Rapat Anggota Komisariat.

Pasal 13

Kepemimpinan

  • Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang dan Pengurus HMI Komisariat.
  • Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI, dibentuk Badan Koordinasi.
  • Untuk membantu tugas Pengurus HMI Cabang, dibentuk Koordinator Komisariat.

Pasal 14

Majelis Pengawas dan Konsultasi

Pada masing-masing tingkatan, PB, Cabang dan Komisariat d!bentuk Majelis Pengawas dan Konsultasi

Pasal 15

Badan–Badan Khusus

Dalam rangka memudahkan realisasi usaha mencapai tujuan HMI maka dibentuk Korps-HMI-Wati, Lembaga Pengembangan Profesi, Badan Pengelola Latihan dan Badan Penelitian Pengembangan

BAB VIII
KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 16

Keuangan dan Harta Benda

Keuangan dan harta benda HMI dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggung jawab, efektif, efisien dan berkesinambungan, serta d!peroleh dari uang pangkal anggota, iuran dan sumbangan anggota, sumbangan alumni dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat Independensi HMI.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 17

  • Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat d!lakukan oleh Kongres.
  • Harta benda HMI sesudah d!bubarkan harus d!serahkan kepada Yayasan Amal Islam.

Struktur Organisasi

Terbagi menjadi 2 (dua), yaitu (1) Struktur Kekuasaan, dan (2) Struktur Pimpinan, lalu secara hirarki terdiri dari Kongres, Konferensi/Musyawarah Cabang, dan Rapat Anggota Komisariat.

Struktur pimpinan secara hirarki terdiri dari: Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang, dan Pengurus HMI Komisariat.

Pedoman-Pedoman Dasar Organisasi

Pedoman Perkaderan

Pedoman perkaderan adalah aturan yang khusus membahas tentang system perkaderan yang d!lakukan di HMI. Sistem inilah yang d!laksanakan secara masif, seragam, standar, dan menyeluruh oleh seluruh komponen HMI. Hal-hal yang menjadi pokok dalam sistem perkaderan HMI adalah :

Tujuan Perkaderan

Terciptanya kader Muslim-Intelektual-Profesional yang berakhlakul karimah serta mampu mengemban amanah Allah sebagai khalifah fil ardh dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Aspek Perkaderan

  • Pembentukan integritas watak dan kepribadian;
  • Pengembangan kualitas intelektual;
  • Pengembangan kemampuan professional.

Landasan Perkaderan

Merupakan pijakan pokok yang di jadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam proses perkaderan HMI, untuk melaksanakan perkaderan, yang bertitik tolak pada lima landasan:

Landasan teologis

Merupakan ketauhidan manusia sebagai fitrah (Q.S.Ar-Rum: 30) yang d!awali dengan perjanjian paramordial dalam bentuk persaksian kepada Allah sebagai Dzat pencipta (Q.S Al Ar’Araf : 172) bentuk pengakuan tersebut merupakan merupakan penggambaran penyerahan diri manusia kepada zat yang mutlak, kesanggupan manusia dalam perjanjian primordial tersebut sejak peniupan ruh, otomatis konsekuensi logisnya setiap manusia untuk mempertanggungjawabkannya. semua perbuatan di dunia kepada Allah sebagai pemberi Mandat Kehidupan.

Landasan Ideologis

Islam sebagai landasan transformative yang secara sadar d!pilih untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab persoalan yang terjadi masyarakat.didalam islam mengarahkan manusia untuk mencapai tujuan dan idealisme yang d!cita-citakan akan iklas berjuang dan berkorban demi kenyakinannya, ideology islam senantiasa mengilhami, memimpin, mengorganisir perjuangan, perlawanan dan pengorbanan yang luar biasa untuk melawan semua status quo, belenggu dan penindasan terhadap umat manusia.

Dalam sejarah Islam Nabi Muhammad telah memerkenalkan Ideologi dan mengubahnya menjadi keyakinan, serta memimpin rakyat kebanyakan dalam praktek-praktek mereka melawan kaum penindas. Nabi Muhammad lahir dan muncul dari tengah-tengah kebanyakan yang oleh Al Qur’an d!juluki sebagai “ummi”.

Kata “ummi” (yang biasa d!artikan buta huruf) menurut Syari’ati (dalam bukunya Ideologi kaum Intelektual) yang d!sifatkan pada Nabi berarti bahwa ia dari kelas rakyat yang termasuk di dalamnya adalah orang orang awam yang butu huruf, para budak, anak yatim, janda dan orang orang miskin (mustadh’afin) yang luar biasa menderitanya, dan bukan berasal dari orang orang terpelajar, borjuis dan elite penguasa.

Dari komunitas itulah Muhammad memulai dakwahnya untuk mewujudkan cita cita ideal Islam.Cita cita ideal Islam adalah, adanya transformasi terhadap ajaran ajaran dasar Islam tentang persaudaraan universal (Universal Brotherhood), keseteraan (Equality) keadilan sosial (Social Justice), dan keadilan ekonomi (Economical Justice) sebuah cita cita yang memiliki aspek liberatif, sehingga dalam usaha untuk mewujudkannya membutuhkan keyakinan, tanggung jawab, keterlibatan dan komitmen, karena pada dasarnya sebuah ideologi menuntut penganutnya bersikap setia (Committed).

Landasan Konstitusi

Dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangan HMI di masa depan, HMI harus mempertegas posisinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa bernegara demi melaksanakan tanggung jawabnya bersama seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang Allah SWT ridhoi, dan dalam melaksanakan fungsi dan peranannya secara berkelanjutan yang berorientasi futuristic, maka HMI menetapkan tujuannya dalam pasal 4 AD HMI.

Landasan Historis

Secara sosiologis dan historis, kelahiran HMI pada tanggal 5 Februari 1947 tidak terlepas dari permasalahan bangsa d!dalamnya umat islam sebagai satu kesatuan dinamis dari bangsa Indonesia.yang sedang mempertahankan kemerdekaan yang baru d!proklamirkan. Kenyataan itu merupakan sekaligus d!tuangkan. Dalam rumusan 2 tujuan berdirinya:

  • mempertahankan NKRI dan mempertinggi derajat Manusia.
  • menegakan dan mengembangkan syiar ajaran Islam.

Landasan Sosio-kultural

Islam yang masuk di kepulauan Nusantara telah berhasil merubah kultur masyarakat terutama di daerah sentral ekonomi dan politik menjadi kultur islam Indonesia.

Pola Dasar Perkaderan

Pengertian Kader

Menurut AS Hornby (dalam kamusnya Oxford Advanced Learner’s D!ctionary) d!katakan bahwa “Cadre is a small group of People who are specially chosen and trained for a particular purpose, atau “cadre is a member of this kind of group; they were to become the cadres of the new community party”. Jadi pengertian kader adalah “sekelompok orang yang terorganisasir secara terus menerus dan akan meneruskan menjadi tulang punggung bagi kelompok yang lebih besar”.

seorang kader bergerak dan terbentuk dalam organisasi, mengenal aturan aturan permainan organisasi dan tidak bermain sendiri sesuai dengan selera pribadi. Bagi HMI aturan aturan itu sendiri dari segi nilai adalah Nilai Dasar Perjuangan (NDP) dalam pemahaman memaknai perjuangan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai nilai ke-Islam-an yang membebaskan (liberation force), dan memiliki kerberpihakan yang jelas terhadap kaum tertindas (mustadhafin).

Sedangkan dari segi operasionalisasi organisasi adalah AD/ART HMI, pedoman perkaderan dan pedoman serta ketentuan organisasi lainnya.

Rekrutmen

– Pembentukan Kader

– Training Formal

– Pengembangan:

    • Up-Grading;
    • Pelatihan;
    • Aktivitas;
    • Pengabdian.

Pedoman KOHATI

KOHATI adalah singkatan dari Korps HMI-Wati, yang merupakan badan khusus HMI yang bertugas untuk membina, mengembangkan dan meningkatkan potensi HMI-Wati dalam wacana dan dinamika gerakan keperempuanan.

KOHATI d!d!rikan pada tanggal 2 Jumadil Akhir 1386 H yang bertepatan dengan tanggal 17 September 1966 pada Kongres VIII HMI di Solo, KOHATI berkedudukan d!mana HMI berada. KOHATI bertujuan “Terbinanya muslimah yang berkualitas insan cita”.

KOHATI bersifat semi otonom, dan memiliki fungsi sebagai wadah peningkatan dan pengembangan potensi kader HMI.

PEDOMAN LEMBAGA KEKARYAAN

Terbentuknya lembaga kekaryaan sebagai satu dari institusi HMI terjadi pada kongres ke tujuh HMI di Jakarta pada tahun 1963 dengan d!putusakannya mendirikan beberapa lembaga khusus (sekarang lembaga kekaryaan) dengan pengurus pusatnya d!tentukan berdasarkan kuota yang mempunyai potensi terbesar pada jenis aktifitas lembaga kekaryaan yang bersangkutan d!antaranya:

  • Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) d!pusatkan di Surabaya.
  • Lembaga Da’wah mahasiswa Islam (LDMI) yang d!pusatkan di Bandung.
  • Lembaga Pembangunan Mahasiswa Islam (LPMI) pusatnya di Makassar.
  • Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSBMI) pusatnya di Yogyakarta.

Dan kondisi politik tahun 60-an berorientasi massa, lembaga kekaryaan pun semakin menarik sebagai suatu faktor bagi berkembang pesatnya lembaga kekaryaan d!tunjukkan dari:

Adanya hasil penelitian yang menginginkan d!pertegasnya status lembaga kekaryaan, struktur organisasi dan wewenang lembaga kekaryaan.

Keinginan untuk menjadi lembaga kekaryaan otonom penuh terhadap organisasi induk HMI.

Kondisi Lembaga Kekaryaan Tahun 1966

Kemudian sampai pada tahun 1966 d!ikuti oleh pembentukan Lembaga Tekhnik Mahasiswa Islam (LTMI), Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI), Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI). Akhirnya dengan latar belakang di atas melalui kongres VIII HMI di Solo melahirkan keputusan Kongres dengan memberikan status otonom penuh kepada lembaga kekaryaan dengan memberikan hak yang lebih kepada lembaga kekaryaan tersebut, antara lain: Punya struktur organiasasi yang bersifat nasional dari tingkat pusat sampai rayon, dan memiliki Pedoman Dasar serta Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) sendiri, dan bentuk mengadakan musyawarah lembaga termasuk memilih pimpinan lembaga.

Keputusan-keputusan di atas di satu pihak lebih mengarahkan kepada kegiatan lembaga, namun di lain pihak lebih merugikan organisasi ke tingkat induk bahkan justru menimbulkan permasalahan serius.

Ini d!buktikan dengan adanya evaluasi pada kongres di Malang pada tahun 1969, d!mana kondisi pada saat tersebut lembaga kekaryaan sudah cenderung mengarah kepada perkembangan untuk melepaskan diri dari organisasi induknya, sehingga dalam evaluasi kongres IX HMI di Malang tahun 1969 antara lain melalui papernya mempertanyakan status lembaga dan hubungan dengan organisasi induknya (HMI), serta perlu tidaknya penegasan oleh kongres, bahwa lembaga kekaryaan adalah bagian mutlak dari HMI misalnya LKMI menjadi LK HMI, LDMI menjadi LD HMI, dsb.

Lembaga Kekaryaan Mengalami Kemunduran

Setelah kongres X di Palembang tahun 1971, perubahan kelembagaan tidak lagi menjadi permasalahan dan perhatian Himpunan. Hal ini mengakibatkan lembaga kekaryaan perlahan-lahan mengalami kemunduran dan puncaknya terjadi saat d!terbitkannya SK Mendikbud tentang pengaturan kehidupan kemahasiswaan melalui NKK/BKK tahun 1978.

Namun realitas perkembangan organisasi merasakan perlu kembali hidup, lembaga kekaryaan yang d!kukuhkan melalui kongres XIII HMI di Ujung Pandang, kemudian LK menjadi perhatian/alternatif baru bagi HMI karena gencarnya isu profesionalisme, kemudian melalui kongres XVI di Padang tahun 1986 pendayagunaan LK kembali d!canangkan.

Semangat Lembaga Kekaryaan

Lembaga Kekaryaan adalah badan-badan khusus HMI (d!luar KOHATI, LPL) yang bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi dan bidangnya (ladang garapan) masing-masing, latihan kerja berupa dharma bhakti kemasyarakatan dalam proses pembangunan bangsa dan negara. Sebagaimana terdapa dalam unsur-unsur pokok Esensi Kepribadian HMI yang meliputi:

Dasar Tauhid yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul yakni dasar keyakinan bahwa “Tiada Tuhan melainkan Allah”, dan Allah adalah merupakan inti daripada iman, Islam dan Ihsan.

Dasar keseimbangan yaitu keharmonisan antara pemenuhan tugas dunia dan akhirat, jasmaniah dan rohaniah, iman dan ilmu menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Kreatif

Yakni memiliki kemampuan dengan cipta dan daya pikir nasional dan kritis, hingga memilki kebijakan untuk berilmu amaliah dan beramal ilmiah.

Dinamis

Yaitu selalu dalam keadaan gerak dan terus berkembang serta dengan cepat memberikan respon terhadap setiap tantangan yang d!hadapi sehingga memiliki fungsi pelopor yang militan.

Pemersatu

Yaitu sikap dan perbuatan angkatan muda yang merupakan kader seluruh umat Islam Indonesia menuju persatuan nasional.

Progresif dan Pembaharu

Yaitu sikap dan perbuatan orang muda patriotic mengutamakan kepentingan bersama bangsa datas kepentingan pribadi, serta memihak dan membela kaum-kaum yang lemah dan tertindas dengan menentang penyimpangan dan kebatilan dalam bentuk dan manifestasinya, serta aktif dalam pembentukan dan peranan umat Islam Indonesia yang adil dan makmur yang d!ridhoi oleh Allah SWT.

Mengacu pada jenisnya, maka lembaga kekaryaan yang pernah ada, seperti: Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI), Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI), Lembaga Da’wah Mahasiswa Islam (LDMI), Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI), Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI), Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI), Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI), Lembaga Astronomi Mahasiswa Islam (LAMI), Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI), Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI), dan Lembaga Penelitian Mahasiswa Islam (LEPMI).

Lembaga-lembaga yang ada bersesuaian dengan kebutuhan, karena lembaga kekaryaan adalah badan pembantu pimpinan HMI, maka dengan melaksanakan tugas/fungsional (sesuai dengan bidangnya masing-masing) haruslah terlebih dahulu menghasilkan rumusan dalam suatu musyawarah tersendiri, yang bertugas untuk menjabarkan program HMI oleh instansi-instansi kekuasaan HMI.

Maksud dan Fungsi Lembaga Kekaryaan

Adanya lembaga kekaryaan maksudnya untuk mempertajam alat pencapai tujuan HMI, sehingga dalam proses dapat terbentuk arah yang jelas, agar pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan Lembaga Kekaryaan benar dapat terkoordinasikan.

Adapun fungsi dari lembaga kekaryaan adalah:

Melaksanakan peningkatan wawasan profesionalsme anggota, sesuai dengan bidang masing-masing, (Pasal 59 ART HMI) dan lembaga kekeryaan bertanggung jawab kepada pengurus HMI setempat, (Pasal 60 ayat d ART HMI).

Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan HMI untuk meningkatkan keahlian para anggota melalui pendidikan, penelitian dan latihan kerja praktis serta darma bakti kemasyarakatan (pasal 60 ayat b ART HMI).

Pedoman Atribut HMI

Pedoman atribut HMI berisi tentang lagu (Hymne Karya RM Akbar), lambang dan berbagai macam penerapannya. (Hymne HMI Lihat Di Sini)

Konstitusi Dan Pedoman Lainnya

Hubungan Konstitusi dan Pedoman lainnnya pada dasarnya konstitusi hanya memberikan aturan yang bersifat umum, aturan secara khusus d!jelaskan dalam pedoman-pedoman lainnya, dan pedoman lain berfungsi sebagai penjelasan teknis hal-hal yang d!bahas dalam konstitusi, sehingga tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, dan secara hirarki hukum konstitusi merupakan aturan tertinggi.

 

Bahan Tulisan:

  • Dahlan Thaib, dkk: teori dan hukum konstitusi.
  • Artikel, Hilmi Husada (Kabid PAO HMI Tasik Malaya): Materi Konstitusi HMI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *